MEDIA BERANTAS KORUPSI

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Pendidikan Nasional RI, Mohammad Nuh, dengan tegas meminta agar penderita buta aksara di seluruh Indonesia didata secara lengkap.

"Catat nama dan alamatnya, `by name`, `by address`, langsung diselesaikan di tempat," ujar Mendiknas pada acara "Malam Anugerah Aksara", di Gedung Olahraga dan Pertemuan Balikpapan, Minggu malam.

Mendiknas menyoroti sejumlah daerah di Jawa Timur yang tercatat paling tinggi penderita buta aksaranya.

"Kita tahu memberantas buta aksara memang susah karena penderitanya umumnya berusia di atas 45, 50, dan 60 tahun," tegas Mentri.

Oleh sebab itu ia minta pemberantasan ini dikerjakan sistematis, yaitu dipadukan dengan program pemberian kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum, agar berdampak pada kesejahteraan.

Ia menyatakan pemerintah menargetkan pada 2014 mendatang jumlah penduduk buta aksara sebanyak-banyaknya adalah 6,9 juta jiwa atau 4,2 persen dari total jumlah penduduk.

Direktur Jendral Pendidikan Non Formal Informal (Dirjen PNFI) Hamid Muhammad, jumlah penderita buta aksara terus turun sejak 2004 silam.

"Pada 2009 mencapai 8,7 juta orang, atau 5,3 persen dari total penduduk," katanya.

Jumlah penduduk Indonesia buta aksara di akhir 2010 diperkirakan akan tinggal 8,3 juta orang atau 4,79 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Menurut Dirjen PNFI, pemberantasan buta aksara menghadapi lima tantangan besar. Pertama, kata Dirjen Hamid, sisa penduduk buta aksara adalah kelompok masyarakat yang tersulit, yaitu penduduk yang sangat miskin, terpencil, terisolir, dan terpencar.

"Jadi sulit secara ekonomi dan geografis, juga sosial budaya," katanya.

Kedua, perempuan buta aksara lebih banyak daripada laki-laki buta aksara, ketiga, sebagian besar penderita buta aksara berusia 45 tahun ke atas.

Faktor keempat, karena kurang latihan membaca, warga belajar yang sudah terbebas dari buta aksara kembali menjadi buta aksara.

Untuk yang kelima, seperti disebutkan oleh Mendiknas, kesulitan melakukan identifikasi sasaran program karena belum tersedia data sasaran berdasarkan nama dan alamat yang jelas.

Dalam mengatasi tantangan itu, menurut Dirjen Hamid, program pemberantasan buta aksara sudah dikerjakan dengan memadukannya program pemberian kecakapan hidup dan pengentasan kemiskinan sesuai instruksi Mendiknas.

"Dibangun dalam kerangka kerja yang disebut AKRAB, Aksara Agar Berbudaya dan sesuai dengan kerangka LIFE (Life Initiative for Empowerment) dari Unesco," ujarnya.

Dalam kerangka AKRAB itu dilibatkan berbagai organisasi dan lembaga seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, LSM, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, pondok pesantren, Dewan Masjid dan lain-lain.