news

Presiden Gelar Ratas Bahas Wasior

Mon, 11 Oct 2010 04:25:40 +0100

Presiden Gelar Ratas Bahas Wasior

Jakarta ( ANTARA ) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin siang mengadakan rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat membahas penanganan bencana alam di Wasior Papua Barat tanggal 4 Oktober 2010.

Menteri Sosial Salim Segaf Aljufrie mengatakan rapat tersebut membahas penanganan bencana banjir bandang di Wasior dan juga rencana kunjungan Presiden ke lokasi bencana.

Tampak hadir sejumlah menteri antara lain Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Menurut Mensos, kunjungan Presiden ke Wasior direncanakan pada Rabu mendatang.

Banjir itu terjadi beberapa hari lalu itu berlangsung pada pagi hari. Sekitar 100 dinyatakan meninggal dunia dan banyak warga Wasior yang masih hilang.

Banjir ini diduga akibat terjadinya penggundulan hutan di sekitar kota Wasior di Provinsi Papua Bara tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan bantuan bernilai Rp2 miliar yang mencakup tenda , makanan , obat-obatan.

Selain itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia(PMI) Mohammad Jusuf Kalla juga telah mengirimkan berbagai jenis bantuan seperti makanan bagi bayi, selimut, obat-obatan.

Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menyampaikan duka cita dan keprihatinannya atas musibah itu. Pemerintah Jepang juga juga telah menyatakan rasa prihatinnya dan menyatakan siap menberikan bantuan jika diminta pemerintah Indonesia.

Mendiknas: Data Penderita Buta Aksara

Mon, 11 Oct 2010 04:23:52 +0100

Mendiknas: Data Penderita Buta Aksara

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Pendidikan Nasional RI, Mohammad Nuh, dengan tegas meminta agar penderita buta aksara di seluruh Indonesia didata secara lengkap.

"Catat nama dan alamatnya, `by name`, `by address`, langsung diselesaikan di tempat," ujar Mendiknas pada acara "Malam Anugerah Aksara", di Gedung Olahraga dan Pertemuan Balikpapan, Minggu malam.

Mendiknas menyoroti sejumlah daerah di Jawa Timur yang tercatat paling tinggi penderita buta aksaranya.

"Kita tahu memberantas buta aksara memang susah karena penderitanya umumnya berusia di atas 45, 50, dan 60 tahun," tegas Mentri.

Oleh sebab itu ia minta pemberantasan ini dikerjakan sistematis, yaitu dipadukan dengan program pemberian kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskinan secara umum, agar berdampak pada kesejahteraan.

Ia menyatakan pemerintah menargetkan pada 2014 mendatang jumlah penduduk buta aksara sebanyak-banyaknya adalah 6,9 juta jiwa atau 4,2 persen dari total jumlah penduduk.

Direktur Jendral Pendidikan Non Formal Informal (Dirjen PNFI) Hamid Muhammad, jumlah penderita buta aksara terus turun sejak 2004 silam.

"Pada 2009 mencapai 8,7 juta orang, atau 5,3 persen dari total penduduk," katanya.

Jumlah penduduk Indonesia buta aksara di akhir 2010 diperkirakan akan tinggal 8,3 juta orang atau 4,79 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Menurut Dirjen PNFI, pemberantasan buta aksara menghadapi lima tantangan besar. Pertama, kata Dirjen Hamid, sisa penduduk buta aksara adalah kelompok masyarakat yang tersulit, yaitu penduduk yang sangat miskin, terpencil, terisolir, dan terpencar.

"Jadi sulit secara ekonomi dan geografis, juga sosial budaya," katanya.

Kedua, perempuan buta aksara lebih banyak daripada laki-laki buta aksara, ketiga, sebagian besar penderita buta aksara berusia 45 tahun ke atas.

Faktor keempat, karena kurang latihan membaca, warga belajar yang sudah terbebas dari buta aksara kembali menjadi buta aksara.

Untuk yang kelima, seperti disebutkan oleh Mendiknas, kesulitan melakukan identifikasi sasaran program karena belum tersedia data sasaran berdasarkan nama dan alamat yang jelas.

Dalam mengatasi tantangan itu, menurut Dirjen Hamid, program pemberantasan buta aksara sudah dikerjakan dengan memadukannya program pemberian kecakapan hidup dan pengentasan kemiskinan sesuai instruksi Mendiknas.

"Dibangun dalam kerangka kerja yang disebut AKRAB, Aksara Agar Berbudaya dan sesuai dengan kerangka LIFE (Life Initiative for Empowerment) dari Unesco," ujarnya.

Dalam kerangka AKRAB itu dilibatkan berbagai organisasi dan lembaga seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, LSM, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, pondok pesantren, Dewan Masjid dan lain-lain.

Sidang Kabinet Bahas Bencana Alam

Mon, 11 Oct 2010 04:22:19 +0100

Sidang Kabinet Bahas Bencana Alam

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kejadian bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini akan menjadi tema utama Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden pada Senin (11/10) siang ini. Sidang Kabinet di antaranya dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif.

Beberapa menteri yang hadir di Sidang Kabinet kali ini adalah menteri sudah mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Selain mengecek langsung, beberapa menteri juga membawa bantuan uang hingga miliaran rupiah bagi keperluan penanganan bencana dan kebutuhan pengungsi.

Dalam Sidang Kabinet nanti, menteri terkait akan melaporkan hasil kunjungannya ke Wasior kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara, Presiden akan mengunjungi Wasior pada Rabu (13/10) atau sepekan setelah bencana terjadi. Presiden rencananya akan berada di Wasior selama tiga hari.